Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lembaga Keistimewaan.
Kegiatan ini dibuka Pj Sekdakota Banda Aceh Wahyudi S.STP M.Si, Rabu (13/12/2023) di Hotel Permata Hati.
Laporan yang disampaikan Ketua Panitia, Fahrul Razi S.STP M.Si yang juga Kabag Kesra Setdakota Banda Aceh, kegiatan tersebut diikuti oleh sedikitnya 25 peserta, yakni para pimpinan lembaga keistimewaan se Kota Banda Aceh seperti MAA, MPD, MPU, Baitul Mal, Satpol PP dan WH, Dinas Pendidikan Dayah dan Dinas Syariat Islam.
Kata Fahrul Razi, untuk memberikan materi kepada para peserta pihaknya menghadirkan tiga orang narasumber, yakni DR Fikri Sulaiman dari DSI Aceh, Jumadi Selian dari BPKP Aceh dan Asisten I Pemko Banda Aceh Bachtiar S.Sos M.Si.
“Tujuan dari Rakor ini diharapkan lahirnya rekomendasi ataupun keputusan bersama terkait peran lembaga keistimewaan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mengemuka di tengah-tengah masyarakat,” kata Fahrul Razi.
Saat membuka kegiatan ini, Pj Sekda mengatakan Rakor tersebut sangat penting untuk menjaga kolaborasi, sinergi, serta refleksi program-program yang telah dijalankan. Karena lewat Rakor juga dapat berdiskusi, saling berbagi informasi, dan mencari solusi terbaik untuk menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi lembaga-lembaga keistimewaan seperti Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan Dayah, Satpol PP & WH, MPU, MAA, MPD dan Baitul Mal.
“Semua kita yang berada di ruangan ini tentu sadar bahwa, sangat dibutuhkan gagasan fundamental untuk menjaga generasi Banda Aceh yang mencintai Islam, dan menerapkannya dalam budaya dan pendidikan di masa yang akan datang,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan lembaga keistimewaan di lingkungan Pemko juga perlu menyiapkan program-program yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025–2045.“Dalam konteks rapat koordinasi ini, isu strategis RPJP mendatang yang relevan menjadi rujukan diantaranya; implementasi syariat Islam, pelestarian adat istiadat, seni dan budaya, pertumbuhan ekonomi dan kesejateraan serta pembangunan sumber daya manusia,” kata Pj Sekda.
Isu tersebut, lanjutnya sejalan dengan visi Banda Aceh 2025–2045 yakni; Banda Aceh Kota Islami, Maju dan Berkelanjutan.“Oleh sebab itu koordinasi antar lembaga dengan konsisten sangat dibutuhkan,” pungkasnya.[]